Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Masyarakat Indonesia, khususnya warga Jabodetabek, dibuat resah oleh pengumuman Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terkait wacana kenaikan tarif KRL di tahun depan.
Wacana ini menghebohkan publik setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membedakan profil penumpang KRL berdasarkan kriteria kaya dan miskin. Dia menggagas ide ini agar subsidi KRL dapat tepat sasaran.
Menanggapi riuh ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menekankan bahwa tarif KRL masih sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No 354/2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO).
"Saat ini tarif yang dibayarkan oleh pengguna masih sesuai yang dengan Keputusan Menteri Perhubungan No 354/2020," kata Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba dalam keterangan resmi yang diterima
Adapun besaran tarif perjalanan KRL Jabodetabek tersebut sebesar Rp3.000 untuk 25km pertama dan tambahan Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya.
Pentingnya Subsidi Transportasi Umum
Transportasi publik menjadi kebutuhan tak terpisahkan masyarakat urban. Harga yang terjangkau dan konektivitas yang luas menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
Selama ini, KRL telah menjadi tumpuan utama warga yang tinggal di kota-kota penyangga Jakarta. Umumnya, moda transportasi KRL digunakan untuk menuju tempat kerja.
Ketepatan waktu tempuh mengantarkan banyak karyawan untuk menuju pusat-pusat ekonomi Jakarta.
Jika tarif KRL jadi naik, tentu akan banyak hajat hidup pekerja urban ini yang akan terganggu.
Selain itu, transportasi menjadi komponen perhitungan inflasi yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok pengeluaran transportasi sudah menyumbang inflasi tertinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya.
Inflasi sektor ini sebesar 15,45% pada November 2022 dibanding November 2021 year on year (yoy).
Melihat data tersebut, pengeluaran transportasi masyarakat mengalami kenaikan 15,45% dalam setahun terakhir dan bahkan di atas inflasi nasional sebesar 5,42% (yoy). (Lihat grafik di bawah ini.)
Jika tarif transportasi publik naik, tentu beban ganda akan ditanggung oleh masyarakat. Terlebih, tidak mungkin orang kaya menjadi penumpang di moda transportasi seperti KRL. Moda transportasi jenis ini tentu saja menjadi pilihan bagi kaum kelas menengah ke bawah.
Jika mengacu pada kota-kota besar dunia, transportasi umum seperti subway dan MRT sudah menjadi barang umum. Eksistensi mereka pun sebagian juga ditanggung oleh pemerintah.
Dalam hal ini, pelayanan transportasi menjadi kewajiban bagi pemerintah.
Di Amerika Serikat (AS) misalnya, pemerintah federal telah lama memberikan dukungan keuangan yang signifikan untuk transportasi umum. Pengeluaran anggaran federal menyumbang sekitar seperenam dari USD79 miliar pengeluaran publik untuk transportasi pada 2019.
Pemerintah federal juga memiliki undang-undang terkait transportasi publik yang menganggarkan sekitar USD18 miliar per tahun atau setara Rp279,83 triliun (kurs Rp 15.546 per dolar AS) untuk program transportasi umum dari tahun 2022 hingga 2026. Angka ini bahkan 42% lebih banyak dari jumlah yang disediakan dari tahun 2016 hingga 2021.
Banyak kota maju di dunia yang menawarkan perjalanan gratis atau diskon untuk perjalanan menggunakan transportasi publik. Sebut saja seperti ibu kota Estonia, Tallinn yang telah menetapkan kebijakan angkutan umum gratis untuk semua penduduk.
