AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
815
ADMF
8200
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
745
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.99
1.02%
+5.51
IHSG
7186.56
0.74%
+53.11
LQ45
1026.34
0.98%
+9.98
HSI
19730.90
-0.96%
-191.55
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
15734.11
-0.71%
-112.68
Kurs
HKD/IDR 180
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Minimalisir Kegaduhan, Petani Tagih Janji Pemerintah Susun Roadmap Industri Hasil Tembakau

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Jum'at, 12 Maret 2021 07:55 WIB
Kemenperin mendukung penyusunan roadmap IHT dengan melibatkan lintas kementerian.
Minimalisir Kegaduhan, Petani Tagih Janji Pemerintah Susun Roadmap Industri Hasil Tembakau (FOTO:MNC Media)
Minimalisir Kegaduhan, Petani Tagih Janji Pemerintah Susun Roadmap Industri Hasil Tembakau (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji mendorong Kementerian Perekonomian sebagai leader sektor penyusunan Roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT). 

"Sebagai salah satu industri penopang penerimaan negara, perlu adanya insiasi dari pemerintah dalam menyusun arah kebijakan IHT melalui kehadiran roadmap atau peta jalan," kata Agus Parmuji dihubungi MNC Portal di Jakarta, Kamis (11/03/2021). 

Menurutnya, penyusunan roadmap IHT bersifat mendesak untuk segera dirancang. Pasalnya, roadmap IHT dapat dijadikan sebagai pedoman dan memberikan kepastian bagi pelaku industri dan seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya. 

Selain itu, Roadmap dapat meminimalisir kegaduhan polemik IHT dengan merumuskan strategi pengembangan IHT yang tepat. Karena itu, roadmap perlu dibahas lintas instansi sehingga menjadi kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan beragam aspek, termasuk aspek penerimaan negara (ekonomi), serapan tenaga kerja, dan kesehatan. 

"Kami tagih janji Kemenko Perekonomian yang berkomitmen akan menginisiasi penyusunan Roadmap IHT ini," ucap Agus. 

Dia juga mewanti-wanti perlunya satu komando dalam membahas roadmap IHT, dan tugas itu bisa diambil oleh Kemenko Perekonomian. 

"Inilah pentingnya peranan Kemenko Perekonomian dalam mensinergikan arah kebijakan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan yang secara formal dibawa oleh masing-masing Kementerian terkait, agar tercipta kebijakan yang berimbang sebagai pedoman berusaha untuk mewujudkan kelangsungan IHT nasional yang berkeadilan," ujar Agus. 

Direktur Industri Minuman, Industri Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo mengatakan, sebenarnya roadmap IHT sudah sangat banyak, termasuk Kementerian Perindustrian sebenarnya sudah punya roadmap sejak tahun 2009 dan 2015. 

Namun, pada tahun 2015 berdasarkan putusan Mahkamah Agung, diminta untuk mencabut roadmap tersebut. 

"Sebenarnya di roadmap tahun 2015, Kemenperin sudah mempertimbangkan masalah-masalah seperti pasokan tembakau untuk industri, bagaimana tenaga kerjanya, penerimaan negara, petani dan masalah aspek kesehatan," beber dia. 

Akan tetapi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 16, roadmap tersebut dicabut. Termasuk harus mencabut Permenperin No.63, karena dinyatakan bertentangan dengan UU Kesehatan dan lain sebagainya. 

Dia pun mengusulkan, prinsip penyusunan roadmap IHT masa depan tetap harus ada keseimbangan. Yaitu mempertimbangkan berbagai aspek, baik ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesehatan. Disamping itu juga harus mempertimbangkan karakteristik IHT nasional baik itu penyerapan tenaga kerja yang tinggi, keterkaitan hulu hilir sektor pertanian tembakau dan cengkeh, juga kretek sebagai produk khas Indonesia. 

Misalnya, dengan mempertimbangkan penyerapan atau penggunaan konsumsi tembakau dalam negeri (TKDN). Jadi tidak hanya berdasarkan volume produksi rokoknya tapi mempertimbangkan penggunaan atau penyerapan tembakau lokal. 

"Kemenperin mendukung penyusunan roadmap IHT dengan melibatkan lintas kementerian. Harapannya, strategi penyusunan roadmap betul-betul komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, pendapatan negara dan tenaga kerja," tandasnya.

(Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD