Market Watch
Last updated : 16:15 WIB 31/05/2023

Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes

Major Indexes
  • IHSG
  • 6,633.26
  • -3.16
  • -0.05%
  • LQ45
  • 949.67
  • +6.57
  • +0.7%
  • IDX30
  • 494.61
  • +4.07
  • +0.83%
  • JII
  • 530.52
  • -7.10
  • -1.32%
  • HSI
  • 18,949.94
  • +733.03
  • +4.02%
  • NYSE
  • 15,031.08
  • +143.94
  • +0.97%
  • STI
  • 3,166.30
  • +7.50
  • +0.24%
Currencies
  • USD-IDR
  • 14,990
  • 0.00%
  • 0
  • HKD-IDR
  • 7
  • 0.00%
  • 0
Commodities
  • Emas
  • 943,493
  • -0.08%
  • -786
  • Minyak
  • 1,028,614
  • -1.21%
  • -12,592

NIK Jadi NPWP, Tak Semua Orang Harus Bayar Pajak, Ini Hitungannya

Economics
Yulistyo Pratomo
12/11/2021 09:43 WIB
Dengan disahkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) membuat NIK kini juga berlaku sebagai NPWP.
NIK Jadi NPWP, Tak Semua Orang Harus Bayar Pajak, Ini Hitungannya. (Foto: MNC Media)
NIK Jadi NPWP, Tak Semua Orang Harus Bayar Pajak, Ini Hitungannya. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Dengan disahkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini juga berlaku sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Meski demikian, bukan berarti setiap pendapatan bakal dikenakan pajak.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah meluruskan informasi yang salah di masyarakat mengenai aturan baru tersebut. Dia mengatakan seseorang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah memiliki pekerjaan tidak semerta-merta harus wajib bayar pajak.

Sri Mulyani menjelaskan orang yang harus membayar pajak adalah mereka yang memiliki batas pendapatan tertentu yang diatur dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP.

"Nggak juga, kalau kalian belum dapat pekerjaan ya tidak perlu membayar pajak," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (9/11/2021).

Dalam beleid tersebut, jumlah PTKP untuk WP Orang Pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan, paling sedikit adalah sebesar Rp54.000.000 setahun atau sebesar Rp4.500.000 per bulan.

Nah, bagaimanakah cara menghitung seseroang wajib bayar pajak atau tidak sesuai dengan ketentuian baru di UU HPP. Begini caranya:

Sebagai contoh, seorang buruh bangunan yang telah menikah dan memiliki seorang anak mendapatkan penghasilan sebesar sebesar Rp3 juta setiap bulannya. Maka dia mendapatkan PTKP sebesar Rp63.000.000 untuk golongan orang yang menikah dan memiliki satu orang tanggunan.

Jika diperhitungkan setahun, di mana Rp3 juta dikalikan 12 bulan, maka dia memperoleh penghasilan sebesar Rp36 juta dalam satu tahun. Maka, dia tidak perlu membayarkan pajak karena nilai gaji yang didapatkannya berada jauh di bawah PTKP.

Lain halnya dengan seorang duda tanpa anak yang berprofesi sebagai kontraktor memiliki penghasilan sebesar Rp7 juta. Maka nilai PTKP yang didapatkannya dengan status pernikahan tersebut adalah sebesar Rp54.000.000 juta.

Apabila disetahunkan, maka penghasilan karyawan tersebut jika disetahunkan adalah sebesar Rp84 juta. Dengan nilai PTKP sebesar Rp54 juta, maka dia wajib dikenakan pajak. Maka nilai yang diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah Rp84 juta dikurangi Rp54 juta, maka penghasilan kena pajak (PKP) adalah Rp30 juta.

Angka tersebut kemudian dikalikan dengan pajak progresif yang ditetapkan pemerintah, dengan rincian:

- Orang yang berpenghasilan sampai dengan Rp50 juta berlaku tarif pajak 5%
- Orang yang berpenghasilan di atas Rp50 juta-Rp250 juta berlaku tarif pajak 15%
- Orang yang berpenghasilan di atas Rp250 juta-Rp500 juta berlaku tarif pajak 25%
- Orang yang berpenghasilan di atas Rp500 juta-Rp5 miliar berlaku tarif pajak 30%
- Orang yang berpenghasilan di atas Rp5 miliar berlaku tarif pajak 35%.

Maka pajak yang harus dibayarkan per tahun adalah Rp30 juta dikalikan 5% adalah Rp1,5 juta dalam setahun, atau Rp125 ribu per bulan. (TYO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis IDX Channel tidak terlibat dalam materi konten ini.