"Kalau ID Food dan Bulog menjalankannya seperti Pertamina, raut marut ini tidak akan terjadi dengan catatan, sumber pasokannya itu diganti oleh para pelaku sawit tentunya," terang Sahat.
Senada, Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Maruli Gultom, juga mengatakan bahwa baiknya urusan perkelapasawitan diatur oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja sehingga lebih terakomodir.
"Jangan banyak yang ngaturlah. Soal harga tinggi serahkan saja ke pasar, soal harga murah di situlah fungsi BUMN. Kalau minyak goreng sudah dianggap sebagai hajat hidup orang banyak serahkan ke PTPN, selesai," tegas Maruli.
(FRI)