Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) telah menghapus ketentuan penebusan pupuk subsidi yang sebelumnya wajib menggunakan Kartu Tani. Sekarang, hanya cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk subsidi.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, perubahan syarat penebusan pupuk subsidi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sebab, syarat penebusan terkadang menjadi hambatan untuk petani mendapatkan pupuk.
"Cara mengambil pupuknya tidak usah macam-macam dan jangan ada yang mempersulit. Cukup hanya menggunakan KTP bapak ibu sudah bisa ambil pupuk subsidi," ujar Amran dalam keterangan resminya yang ditulis pada Minggu (4/2/2023).
Kendati begitu, Mentan mengingatkan agar para pengecer dan distributor tidak mempermainkan jual beli pupuk yang telah disubsidi pemerintah. Jika terbukti berbuat curang, dirinya mengaku tak segan-segan untuk mencabut izin usaha bahkan menggiringnya pada proses hukum pidana.
"Para pengecer tolong jangan mempersulit, kalau ada yang mempersulit saya cabut izinnya. Sekali lagi, kalau ada pengecer yang macam-macam saya ikuti di belakangnya. Semua distributor yang memainkan nasib petani saya akan cabut," katanya.
Tak cukup sampai di situ, Mentan juga mengancam para pejabat kementan yang tidak serius mengawasi jalanya pendistribusian pupuk subsidi di seluruh Indonesia. Menurutnya, ancaman tersebut bukan sekedar ancaman biasa karena Amran pernah mencopot beberapa pejabatnya beberapa tahun lalu.
"Kalau bapak gagal mengawasi distributor dan memainkan petani, maka jabatan Bapak taruhannya. Bapak ibu dengar baik-baik, waktu saya ditakdirkan Menteri lima tahun, ada 1.500 yang aku copot dan ada 700 yang aku kirim ke penjara. Sekarang sudah ditambah oleh bapak Presiden masa kita mau main-main," katanya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun untuk memenuhi kuota pupuk bagi jalanya produksi di musim tanam 2024. Presiden berharap, penambahan ini mampu menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat yang mencapai swasembada dan menekan angka impor.
Mentan mengatakan, sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam memperkokoh ketahanan negara. Tanpa makanan, negara akan mengarah pada konflik dan kehancuran. Maka dari itu, Mentan berharap semua pihak terlibat langsung pada jalanya pembangunan pertanian nasional.
"Ingat, pangan itu identik dengan ketahanan negara, jadi kalau pangan bermasalah negara bermasalah. Artinya negara yang bergerak di sektor pertanian itu adalah pahlawan yang sesungguhnya," kata Amran.
"Kalau krisis pangan di Indonesia tidak bisa ditangani dengan baik, maka yang terjadi adalah negara kelaparan. Kita harus antisipasi karena sekarang ada 44 negara yang terancam kelaparan," pungkasnya.
(YNA)
