Irfan Maulana/MPI
Untuk diketahui, massa yang tergabung dalam Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia ini menilai Perppu tak berpihak pada demokrasi dan konstitusi. Ratusan massa telah berdatangan sekitar pukul 10.00 WIB namun mulai ramai di pukul 12.50 WIB.
Massa tersebut terdiri dari kalangan buruh, aktivis, mahasiswa sampai jurnalis. Mereka datang dengan membawa bendera dan spanduk bertuliskan tuntunan.
"Anomali terjadi tidak hanya pada alasan pengesahan Perppu Cipta Kerja dan pernyataan kondisi perekonomian pasca pandemi," ujar Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.
Dia mengatakan, pembangunan di Indonesia harus diganjar dengan berbagai penggusuran atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini kata dia, mengancam kedaulatan pangan, fleksibilitas tenaga kerja, liberalisasi pendidikan, dan legitimasi pengrusakan lingkungan hidup.
