Raka Dwi Novianto
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk melakukan evaluasi total terkait masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi hingga saat ini.
"Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju apa yang disampaikan Ketua KPK, (Direktorat) Pendidikan, Pencegahan, Penindakan ya, tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total," kata Jokowi dalam sambutannya pada puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Jokowi mengungkapkan, pada periode 2004-2022, sudah banyak sekali pejabat-pejabat di Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan terkait tindak pidana korupsi.
"Saya tahu di negara kita periode 2004 sampai 2022 sudah banyak sekali. Dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia.
"Catatan saya 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD termasuk ketua DPR dan ketua DPRD," kata Jokowi.
"Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, ada 31 Hakim termasuk hakim konstitusi ada delapan komisioner di antaranya komisioner KPU, KPPU, KY dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat," sambungnya.
Menurut Jokowi, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Korupsi, katanya, dapat merusak pembangunan dan perekonomian bangsa.
"Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang menghambat pembangunan. Bisa merusak perekonomian bangsa juga bisa menyengsarakan rakyat," pungkasnya.
(YNA)
