Dimas Choirul
IDXChannel - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan sebanyak 7.739 jiwa dari 2.613 KK warga di 4 desa di Kabupaten Cilacap terdampak kekeringan sejak Juni 2023.
Hal itu membuat curah hujan menjadi minim dan mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber air bersih.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Erna Suharyanti, mengatakan saat ini pihaknya bersama unsur Satgas Terpadu Kekeringan dan OPD terkait tak henti memberikan dukungan air bersih kepada warga terdampak.
BPBD mengerahkan sebanyak 3 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Satu unit mobil tangki juga disiagakan di UPT BPBD Majenang untuk percepatan pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat yang berada di wilayah barat.
"Pusdalops BPBD Kabupaten Cilacap mencatat sejak Rabu (14/6) hingga Sabtu kemarin (24/6) pengiriman air bersih telah dilakukan hingga 21 kali dengan total 105.000 liter air," jelas Erna dalam keterangannya, Minggu (25/6/2023).
Erna menambahkan, air yang didistribusikan tersebut dipastikan bersih dan layak pakai. Sebab, sumbernya diambil dari PDAM yang ada di tiga titik lokasi, yakni Cilacap, Sidareja dan Majenang. "Adapun Cilacap menjadi wilayah yang rawan kekeringan," jelasnya.
Menurut data Pusdalops BPBD Kabupaten Cilacap, sedikitnya ada 105 desa di 20 kecamatan yang masuk dalam rawan kekeringan. Dalam hal ini, ada desa yang tidak masuk dalam wilayah rawan kekeringan, namun karena pompa air dari Pancimas rusak dan belum ada perbaikan, maka BPBD Kabupaten Cilacap tetap mendukung pendistribusian air bersih di wilayah tersebut.
“Ada desa yang tidak termasuk rawan kekeringan. Tetapi karena pompa air dari Pancimas rusak dan belum diperbaiki, sehingga warga yang terdampak kekeringan sudah didistribusikan air bersih oleh BPBD Kabupaten Cilacap,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Erna juga mengatakan bahwa selain krisis air bersih, wilayah Kabupaten Cilacap juga memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) termasuk kebakaran pemukiman warga.
Sebagai antisipasi dan penanganannya, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membentuk Posko Karhutla Terpadu, yang dalam hal ini dibentuk atas koordinasi antara BPBD Kabupaten Cilacap bersama Perhutani dan klaster kebencanaan serta stakeholder yang lain.
Lebih lanjut, sebagai upaya pengurangan risiko bencana, monitoring dan penanganan kekeringan di sektor pertanian, BPBD Kabupaten Cilacap bersama lintas OPD terkait juga membentuk grup berbasis telekomunikasi untuk mempermudah koordinasi dan respon cepat. Hal itu juga didasari oleh SK Bupati Cilacap yang telah membagi 8 klaster kebencanaan khusus kekeringan.
“Kami telah membentuk grup untuk mempermudah dalam koordinasi dan quick response. Grup tersebut sudah terbagi ke dalam masing-masing klaster dan Kabupaten Cilacap sudah membentuk 8 klaster dengan SK Bupati Cilacap dan melibatkan semua unsur pentahelix,” jelas Erna.
Sementara itu, berdasarkan peta prakiraan deterministik curah hujan Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Tengah, cakupan wilayah yang mengalami penurunan curah hujan di wilayah Kabupaten Cilacap kian meluas dari dasarian 3 Juni hingga 3 Juli mendatang. Hal itu juga terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah.
Selain upaya antisipasi dan penanganan seperti yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Cilacap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengimbau kepada masyarakat agar dapat menghemat dan mengelola penggunaan air dengan baik.
Di samping itu, warga juga diharapkan dapat melakukan perbaikan lingkungan dengan menanam pohon, memperbaiki jaringan irigasi, menjaga sumber-sumber air bersih yang tersedia untuk konservasi air.
"Pemerintah daerah yang memerlukan dukungan pengisian waduk, danau dan embung bisa mengusulkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) kepada BNPB yang didahului dengan penetapan status siaga atau tanggap darurat kekeringan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
(DES)
