“Ada persoalan pajak. Misalnya, pengenaan pajak layanan jasa aplikasi dan sebagainya perlu dipikirkan bersama ke depannya. Kami perlu membuat kebijakan pajak terhadap toko online," kata Joko Kamis (12/10/2023) dalam rapat pembahasan RAPBD 2024 di Puncak, Jawa Barat.
"Hal ini tidak dapat diatasi sendiri. Harus melibatkan pemerintahan pusat," lanjutnya.
(RNA)