Menurutnya pembangunan Perumnas bisa dilakukan lebih dulu dengan menyedot uang dari APBN. Pihaknya juga ingin meminta agar pemerintah menjelaskan, Tapera ini masuk ke dalam program jaminan sosial atau tabungan sosial.
"Kalau dia jaminan sosial ada dua alternatif, asuransi sosial seperti BPJS kesehatan dan jaminan kematian, dia asuransi sosial, atau bentuknya tabungan sosial seperti JHT dan jaminan pensiun, makanya rumahnya ada dulu," sambungnya
Sebelumnya memberlakukan program ini, pihaknya meminta agar upah buruh dinaikkan lebih dulu oleh pemerintah. Setelah upah layak, baru lah pemerintah memikirkan potongan yang nantinya dikonversi menjadi cicilan rumah.
"REI, real estate indonesia, memperkirakan harga rumah itu sekarang rata rata Rp 150 juta, kalau negara intervensi, rumah bisa turun jadi Rp 50 juta, kalau harga rumah Rp 50 juta, tanpa Dp, kita bisa mencicil di bawah satu juta. Itu solusinya," pungkasnya.
(SAN)