Pembagian Kuota Jamaah Haji di Kabupaten/Kota Bakal Diatur Menteri, Bukan Lagi Gubernur

IDXChannel - Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menyepakati aturan pembagian kuota jamaah haji reguler di setiap kabupaten/kota bakal ditetapkan oleh menteri. Dengan begitu, gubernur tidak lagi menetapkan pembagian kuota haji di masing-masing provinsi.

Hal itu turut dibahas dalam rapat panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Baca Juga:

Kasus Kuota Haji Berdampak pada Pemberangkatan Jamaah Reguler

Rapat ini dalam rangka membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU).

Baca Juga:

Pemerintah Serahkan DIM RUU Haji ke DPR, BP Haji Bakal Jadi Kementerian

Dalam DIM tersebut, pemerintah mengusulkan perubahan pasal 13 ayat (3). Berikut bunyi pasalnya:

Pasal 13

Baca Juga:

DPR Setujui Usulan Penggunaan Uang Muka untuk Penyelenggaraan Haji 2026

(1) Menteri membagi kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a menjadi kuota haji provinsi.

(2) Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:

Baca Juga:

DPR-Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian 

1. proporsi jamaah penduduk muslim antarprovinsi, dan/atau
2. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antarprovinsi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.