AALI
9575
ABBA
302
ABDA
6175
ABMM
1370
ACES
1250
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3300
ADHI
805
ADMF
7575
ADMG
179
ADRO
2210
AGAR
362
AGII
1410
AGRO
1270
AGRO-R
0
AGRS
149
AHAP
66
AIMS
358
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1045
AKRA
775
AKSI
735
ALDO
1320
ALKA
296
ALMI
296
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2022/01/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.60
-1.04%
-5.27
IHSG
6568.17
-1.31%
-86.99
LQ45
939.34
-1.07%
-10.15
HSI
24243.61
-1.67%
-412.85
N225
27131.34
-1.66%
-457.03
NYSE
0.00
-100%
-16397.34
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,343
Emas
848,798 / gram

Soal Hukum Fatwa, MUI Beberkan Dasar Penilaian hingga Penetapannya

SYARIAH
Athika Rahma
Kamis, 06 Januari 2022 14:42 WIB
Berikut penjelasan MUI terkait definisi fatwa dan dasar hukumnya.
Soal Hukum Fatwa, MUI Beberkan Dasar Penilaian hingga Penetapannya (Dok.MNC Media)
Soal Hukum Fatwa, MUI Beberkan Dasar Penilaian hingga Penetapannya (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Umat Islam sangat familiar dengan istilah fatwa. Di masa pandemi Covid-19 saja, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan setidaknya 5 fatwa, seperti fatwa tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi, fatwa penanganan pasien Covid-19 hingga fatwa pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19.

Fatwa dinilai menjadi jawaban dari masalah yang dihadapi umat Islam di lapangan. Sebelum melakukan sesuatu, hampir seluruh umat Islam akan bertanya, "apakah ini halal?" atau "apakah ini dibolehkan oleh Islam?". Dengan adanya fatwa, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab.

Lantas, sebenarnya, apa definisi fatwa sesungguhnya? Siapa saja yang berhak memberi fatwa dan bagaimana dasar pemutusan fatwa?

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Prof. Jaih Mubarok menjelaskan, fatwa adalah pendapat ulama (mufti) yang kompeten yang dikeluarkan untuk menjawab persoalan yang terjadi masyarakat.

"Jadi, ada dulu kejadiannya, masalahnya, lalu disampaikan ke MUI, kemudian baru dimintai pendapat dari para ahli untuk menjawab persoalan tersebut dari aspek syariah," jelasnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (7/12/2021).

Jaih menjelaskan, konsep fatwa berbeda dengan fiqih, dimana penentuan fiqih bisa dilakukan dengan mengimajinasikan suatu persoalan, alias tidak perlu didasari kejadian nyata di lapangan. Sedangkan, fatwa dikeluarkan berdasarkan dengan apa yang terjadi secara nyata di masyarakat.

Dasar Hukum

Setidaknya, ada 5 dasar hukum dalam penentuan fatwa. Pertama, Al-qur'an dan hadist yang shahih, karena ini merupakan sumber utama.

"Kedua, pemahaman ulama terhadap Al-qur'an dan sunnah atau fiqih. Ketiga, bisa jadi fatwa itu sendiri, misalnya dari fatwa lembaga lain karena isi fatwanya sama, bahkan dari putusan pengadilan juga bisa," katanya.

Saat ini, jumlah fatwa MUI diperkirakan mencapai kurang lebih 1.000 fatwa. Khusus untuk fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, jumlahnya mencapai 138 fatwa (per Oktober 2021).

Jenis Fatwa

Faih mengatakan, secara umum, fatwa bukanlah produk hukum. Fatwa-fatwa MUI hanya mengikat bagi mereka yang meminta penjelasan tentang suatu persoalan. 

Namun, jika sudah diadopsi oleh penegak hukum untuk pengambilan keputusan, fatwa bisa disebut sebagai hukum. Kebanyakan, fatwa jenis ini dikeluarkan oleh DS-MUI dan berisi tentang penjelasan keuangan atau perbankan syariah, yang nantinya dijadikan dasar pembuatan regulasi oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)

"DSN-MUI ini lembaga yang khas. Fatwa ini lebih kuat diserapkan oleh peraturan perundang-undangan karena dulu pernah didiskusikan apakah akan masuk di bawah Bank Indonesia, OJK atau tetap di MUI, yang akhirnya masih tetap di bawah MUI untuk menjaga netralitas," kata Jaih.

Apa Saja Syarat dalam Memutuskan Fatwa?

Pemutusan fatwa tentu tidak boleh dilakukan sembarangan. Para mufti harus memiliki syarat-syarat untuk memutuskan fatwa. 

Kriteria tersebut antara lain beragama muslim, dewasa, sempurna akal, adil, dapat dipercaya (amanah) dan yang paling penting memiliki keahlian dan pengetahuan mengenai suatu persoalan dalam perspektif Islam.

Bagaimana Fatwa Diputuskan?

Jaih menjelaskan, ketika ada persoalan atau masalah yang disampaikan masyarakat muslim, maka MUI akan mengundang para ahli untuk berdiskusi terkait masalah tersebut. Setelah itu, barulah fatwa bisa diputuskan.

Misalnya, ada persoalan tentang kehalalan kepiting untuk dikonsumsi. Jaih mengatakan, MUI akan mengundang pakar oseanografi untuk menjelaskan cara hidup kepiting.

"Lalu misalnya ada pertanyaan, apakah boleh mengkonsumsi bajing untuk bahan obat, nah kita undang dosen yang mengajar tentang spesies ini, ternyata ini berbeda dengan tupai, dan ternyata bajing ini halal, tupai tidak halal," jelasnya.

Lama pemutusan fatwa ini tidak menentu. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan.

"Ada juga di perbankan itu bahkan, misalnya fatwa tentang sistem pengakuan pendapatan di bank, anuitas itu baru keluar 5 tahun," katanya. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD