Maulina Ulfa - Riset
Saat ini, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengelola 15 wilayah kerja dengan kapasitas 1.877 MW, dengan rincian 672 MW dioperasikan sendiri dan 1.205 MW merupakan kontrak operasi bersama.
Mengutip website Kementerian Keuangan (01/22), pengembangan panas bumi memang dapat memicu multiplier effect yaitu adanya pengurangan emisi karbon sebesar 11,6 juta ton CO2/tahun atau sekitar USD 58 Juta/tahun, penghematan penggunaan energi fosil sebesar USD 3,95 Juta/hari, pengurangan dampak pencemaran pada masyarakat sekitar 31 persen, mengurangi biaya transportasi energi, serta memberikan manfaat ekonomi dari panas bumi bagi masyarakat sekitar USD 7,73 juta.
Namun, sebelum siap digunakan, pengembangan energi panas bumi masih terbilang mahal. Guna pengembangan potensi panas bumi di Indonesia, diperlukan investasi sebesar USD4 juta hingga USD5 juta atau setara Rp 74,89 miliar (kurs Rp 14.978) untuk menghasilkan 1 megawatt (MW) listrik.
Sementara konsumsi listrik Indonesia tercatat 1,12 MW per kapita pada 2021, dan diproyeksikan naik menjadi 1,27 MW per kapita pada 2022.
Tahapan yang paling memakan biaya adalah di fase pengeboran atau drilling. Menurut perhitungan Jakarta Drilling Society, pada 2021 lalu, biaya tahapan drilling panas bumi mencapai 40 persen dari total investasi yang diperlukan. Adapun biayanya mencapai USD60 ribu hingga USD80 ribu per hari.
Untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berkapasitas 10 MW kurang lebih memerlukan investasi USD40 juta. Biaya pengeboran di setiap lapangan panas bumi bisa mencapai USD1,8 juta hingga USD11 juta.
Selain itu, terdapat biaya infrastruktur yang memakan biaya sekitar 10 hingga 15 persen dari total kebutuhan. Belum lagi biaya peralatan hingga manajemen proyek yang juga masuk dalam investasi. (ADF)
