Dhera Arizona Pratiwi
IDXChannel – Ekonom kembali menyoroti potensi kerugian ekonomi akibat rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho memaparkan kalkulasi potensi dampak ekonomi yang hilang dari tiga skenario kebijakan terkait industri tembakau pada PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes yaitu kemasan aturan rokok polos tanpa merek, larangan berjualan dalam radius 200 meter, dan larangan iklan. Nilainya diperkirakan mencapai Rp308 triliun dan penerimaan perpajakan menurun sebesar Rp160,6 triliun.
“Akibat dari kemasan rokok polos tanpa merek, downtrading, karena tidak ada lagi pemisahan rokok lain. Rokok ilegal gampang ditiru, tinggal font-nya diubah-ubah. Saya kalau misalnya jadi pelaku industri yang ilegal begini, saya tinggal buat merek yang dijajarkan dengan aslinya, bedanya apa sekarang? Sedangkan penerimaan negara bisa loss juga di sana," ujar Andry dalam sebuah diskusi di Jakarta, belum lama ini.
Selain itu, Andry juga menyoroti aturan zonasi larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan yang masih rancu karena tidak disebutkan dengan jelas tempat pendidikan seperti apa yang dimaksud.
