AALI
9950
ABBA
408
ABDA
0
ABMM
1560
ACES
1260
ACST
240
ACST-R
0
ADES
2990
ADHI
1075
ADMF
7800
ADMG
202
ADRO
1935
AGAR
328
AGII
1475
AGRO
2230
AGRO-R
0
AGRS
186
AHAP
73
AIMS
432
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1080
AKRA
4330
AKSI
400
ALDO
860
ALKA
238
ALMI
248
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/12/09 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.28
0.9%
+4.55
IHSG
6643.93
0.61%
+40.13
LQ45
952.51
0.73%
+6.92
HSI
24254.86
1.08%
+257.99
N225
28725.47
-0.47%
-135.15
NYSE
0.00
-100%
-16853.57
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,345
Emas
823,818 / gram

Ini Alasan PPATK Ikut Ungkap Sumbangan Bodong Rp2 Triliun Keluarga Akidi Tio

ECONOMICS
Riezky Maulana
Rabu, 04 Agustus 2021 12:03 WIB
PPATK menjelaskan mengapa pihaknya turun tangan terkait kasus sumbangan Rp2 Triliun yang dilakukan Heriyanti selaku anak bungsu almarhum pengusaha Akidi Tio. 
Ini Alasan PPATK Ikut Ungkap Sumbangan Bodong Rp2 Triliun Keluarga Akidi Tio (FOTO: MNC Media)
Ini Alasan PPATK Ikut Ungkap Sumbangan Bodong Rp2 Triliun Keluarga Akidi Tio (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan mengapa pihaknya turun tangan terkait kasus sumbangan Rp2 Triliun yang dilakukan Heriyanti selaku anak bungsu almarhum pengusaha Akidi Tio

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan, alasan pertama adalah adanya kecurigaan terkait latar belakang profil dari yang bersangkutan.

"Buat kita isu sumbangan Rp2 T ini menjadi penting. Dana ini cukup besar dan ada inkonsistensi dengan profil yang bersangkutan Heriyanti dan keluarga Akidi Tio," beber Dian dalam wawancara bersama iNews TV dikutip, Rabu (3/8/2021).

Alasan kedua lantaran uang sumbangan tersebut diberikan kepada Politically Exposed Person (PEP). Dimana, Kepolisian dan Pemerintah Daerah termasuk ke dala. kategori tersebut yang memerlukan pengawasan lantaran isunya yang sensitif.

"Oleh karenanya kita langsung melakukan penelitian terhadap isu ini supaya memastikan saja bahwa uang itu betul-betul bisa direalisasikan. Kemudian, tidak ada isu yang terkait dengan integritas, karena melibatkan pejabat negara," paparnya.

Dian memberikan contoh, jika sumbangan sebesar itu diberikna oleh lima konglomerat Indonesia, maka kasusnya tidak akan seramai belakangan ini. Sebab, latar belakang dan pemasukan dari si calon pemberi sudahlah jelas.

"Seandainya ya, sumbangan ini diberikan oleh katakanlah lima konglomerat terbesar Indonesia yang income-nya triliunan di setiap tahun mungkin tidak ada yang mempertanyakan. Karena, profilnya clear," ucapnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD