AALI
8400
ABBA
590
ABDA
0
ABMM
1200
ACES
1290
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2800
ADHI
905
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1500
AGAR
356
AGII
1395
AGRO
2570
AGRO-R
0
AGRS
228
AHAP
70
AIMS
336
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
4130
AKSI
414
ALDO
730
ALKA
254
ALMI
238
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
460.94
0.12%
+0.54
IHSG
6144.82
0.03%
+2.10
LQ45
866.25
0.09%
+0.74
HSI
24192.16
-1.3%
-318.82
N225
30248.82
2.06%
+609.42
NYSE
0.00
-100%
-16352.18
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
803,749 / gram

Pemerintah Tambah Personil Debt Collector Penagih Dana BLBI Rp110 Triliun

ECONOMICS
Felldy U/Sindo
Senin, 26 Juli 2021 16:40 WIB
Pemerintah hari ini menambah anggota Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dalam upaya menagih kembali dana BLBI Rp110 triliun.
Pemerintah Tambah Personil Debt Collector Penagih Dana BLBI Rp110 Triliun (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah hari ini menambah anggota Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dalam upaya menagih kembali dana BLBI Rp110 triliun.

Pelantikan yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam Senin (26/7) ini , dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD yang juga sebagai ketua Pengarah Satgas BLBI, hadir pula Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Sebelumnya pada 4 Juli 2021 lalu, pemerintah telah melantik Kelompok Kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) , satgas ini dipimpin Rionald Silaban sebagai Ketua Harian Satgas BLBI.

Mahfud menilai penambahan personil tersebut dilakukan untuk memperkuat tugas dan fungsi Satgas Dana BLBI. Mengingat, hal itu merupakan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021. Ke depan, kata dia, masih banyak upaya-upaya yang terus dilakukan untuk memulihkan piutang negara dari para Obligor/Debitur BLBI.

"Tindakan-tindakan yang telah dirumuskan dan dibahas dalam setiap rapat Pokja Satgas Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata," kata Mahfud dalam pengarahannya.

Terhadap aset-aset yang memang sudah bisa dipastikan clean and clear dokumen-dokumennya, lanjut Mahfud, supaya segera dilakukan eksekusi baik dengan pemasangan plang secara permanen di aset properti, pemblokiran, penyitaan maupun penjualan atas aset tersebut dan hasilnya menjadi penerimaan negara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan termasuk langkah hukum lainnya juga harus dipastikan, agar negara mendapatkan kembali hak-haknya dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Untuk itu saya berpesan, bahwa setiap upaya yang dilakukan nantinya harus dipastikan merupakan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu, sinergis dan kolaboratif antar kementerian/lembaga," ujar dia. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD