AALI
10025
ABBA
406
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1415
ACST
272
ACST-R
0
ADES
2570
ADHI
1155
ADMF
7950
ADMG
234
ADRO
1735
AGAR
350
AGII
1470
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
210
AHAP
65
AIMS
500
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
795
AKRA
4660
AKSI
458
ALDO
720
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
516.22
0.19%
+0.98
IHSG
6643.74
0.16%
+10.77
LQ45
970.79
0.27%
+2.64
HSI
26126.93
0.42%
+109.40
N225
28804.85
0.34%
+96.27
NYSE
17132.22
0.29%
+49.07
Kurs
HKD/IDR 1,814
USD/IDR 14,120
Emas
813,779 / gram

Pinjol Ilegal Makin Mengerikan, Pemerintah Diminta Segera Sahkan UU Fintech

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Selasa, 19 Oktober 2021 08:06 WIB
OJK bisa perkuat terus kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk blokir nomor telepon yang dijadikan sebagai sarana pemasaran pinjol
Pinjol Ilegal Makin Mengerikan, Pemerintah Diminta Segera Sahkan UU Fintech (FOTO:MNC Media)
Pinjol Ilegal Makin Mengerikan, Pemerintah Diminta Segera Sahkan UU Fintech (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendesak agar Undang-undang Fintech dan Perlindungan Data Pribadi mendesak segera disahkan, terutama yang mengatur pasal pidana pelanggaran pemanfaatan data pribadi. 

Pasalnya, pinjaman online (pinjol) ilegal terus berkeliaran di dunia maya, bagaikan mati satu tumbuh seribu. 

Menurutnya, maraknya pinjol ilegal di lingkup masyarakat lantaran pinjol tersebut tidak terdaftar maupun berizin di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengawasannya sangat sulit dikendalikan. 

Selain itu, Bhima pun mengatakan bahwasanya beberapa pinjol ilegal bisa membocorkan data peminjam, bahkan dengan pemerasan dan penggunaan kekerasan dalam penagihan. Kecepatan regulator dalam memberantas pinjol ilegal juga sulit dilakukan, terlebih banyak server pinjol ilegal di luar negeri. Ketika diblokir, dengan mudah si pinjol ini membuat marketing baru, atau aplikasi dan website yang baru. 

"Jadi langkahnya selalu kalah regulator dengan pinjol ilegal. Apalagi ada kekosongan hukum karena tidak adanya UU Fintech, atau UU Perlindungan Data Pribadi, jadi sulit sekali mempidanakan pinjol ilegal. Ini kondisinya sudah memprihatinkan, UU tersebut mendesak sehingga perlu segera disahkan," ujarnya, Selasa (19/10/2021). 

Seperti diketahui, OJK terus berupaya memberikan edukasi mengenai bahaya pemanfaatan pinjol ilegal kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Bhima memberikan tips sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar tidak mudah terperangkap dengan tawaran manis oknum penipu pinjol ilegal. 

"Contohnya, masyarakat harus bisa membandingkan tingkat bunga pinjaman yang wajar, bisa cek suku bunga KTA (kredit tanpa agunan) di bank lewat website. Bisa juga tanya bunga di koperasi simpan pinjam terdekat atau ke BPR misalnya. Jadi usahakan untuk mencari dulu pinjaman di lembaga keuangan yang formal," bebernya. 

Guna memberantas pinjol ilegal supaya tidak semakin menjamur, ia menekankan bahwa pengawasan untuk aksi merugikan ini harus terus didorong dengan berbagai cara. Pria berkaca mata ini bilang, hal itu bisa dimulai dari pemanfaatan AI (kecerdasan buatan) untuk melakukan blokir aplikasi pinjol ilegal secara cepat. Sehingga ada deteksi dini ketika ada website yang mencurigakan dan mengarah pada praktik pinjol ilegal. 

"Kemudian OJK bisa perkuat terus kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk blokir nomor telepon yang dijadikan sebagai sarana pemasaran pinjol," tandasnya.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD