Anggie Ariesta
Menurut dia, salah satu indikator yang paling mengkhawatirkan adalah nilai Keseimbangan Primer (KP) yang tercatat defisit atau minus Rp180,7 triliun. Kondisi ini menandakan pendapatan negara bahkan tidak cukup untuk membiayai belanja di luar pembayaran bunga utang.
Dampaknya, pemerintah terpaksa menarik utang baru hanya untuk membayar bunga dari utang lama. Awalil memprakirakan penarikan utang baru (bruto) sepanjang 2025 sebenarnya mencapai Rp1.563 triliun, jauh di atas angka pembiayaan neto yang sering dipublikasikan.
"Jika KP bernilai minus artinya sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga utang. Sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru," kata dia.
Analisis Bright Institute menunjukkan, rasio utang terhadap pendapatan negara per akhir 2025 mencapai 349,96 persen. Angka ini jauh melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF), yakni di kisaran 90 hingga 150 persen.
Selain itu, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara tahun 2025 diprediksi mencapai 18,65 persen, jauh di atas standar IMF yang berada di level 7 hingga 10 persen. Kondisi ini mempersempit ruang gerak pemerintah untuk membiayai belanja pembangunan karena porsi pendapatan yang tersedot untuk kewajiban utang semakin besar.
