Rohman Wibowo
Komponen Digital Identity yang diampu oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil berfungsi vital untuk memverifikasi keaslian identitas warga, memastikan bahwa subjek A benar-benar adalah A.
Setelah identitas terverifikasi, instrumen Data Exchange akan bekerja untuk menentukan klasifikasi masyarakat. Sistem ini akan memilah warga menjadi kelompok yang berhak mendapat Perlinsos, kelompok yang tidak berhak, atau menemukan warga miskin yang belum terdaftar sama sekali.
Tata kelola data ini bertumpu pada platform Satu Data Indonesia di bawah Bappenas. Sementara Komdigi memegang kendali atas mekanisme dan fasilitas pertukaran datanya melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Melalui SPLP inilah proses penyaringan calon penerima bansos dilakukan secara ketat dengan melibatkan data dari berbagai sektor. Sebagai contoh, untuk mencegah bansos mengalir ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem akan mengkonfirmasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) beserta keluarganya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apabila tercatat sebagai abdi negara, mereka otomatis masuk ke dalam negative list atau daftar hitam penerima.
Sistem verifikasi ini bekerja sangat holistik. Data penerima manfaat akan disilang dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek status kepesertaan dan upah per kapita.
