BPKP: Negara Rugi Rp8 Triliun dari Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI Kominfo

IDXChannel - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi BTS BAKTI Kominfo. 

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyebut kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi tersebut sebesar Rp 8 triliun. 

Baca Juga:

Korupsi BAKTI Kominfo, Kejagung Cegah Dua Orang ke Luar Negeri

"Berdasarkan bukti yang BPKP peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 (Rp8,03 triliun)," ucapnya dalam konferensi pers, Senin (15/5/2023).

Ateh mengatakan, BPKP diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus dugaan tindak pidana korupsi di BAKTI Kominfo. Permintaan tersebut dilayangkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Oktober 2022. 

Baca Juga:

Jaksa Agung Siap Jerat Johnny G Plate Jika Terbukti Korupsi Proyek BTS BAKTI Kominfo

Permintaan tersebut, lanjut Ateh, perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Bantuan Keterangan Ahli pada kasus tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. 

Baca Juga:

Kejagung Bakal Terima Nilai Kerugian Negara dari Kasus BTS Kominfo Senin Depan

Setelah berdasarkan surat permintaan itu, BPKP meminta ekspose dari penyidik tentang hasil penyidikan yang sudah dilakukan. Berdasarkan hal itu, lembaga auditor internal negara itu melakukan penelitian dan memberikan surat tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara. 

Ateh mencatat, dalam proses menghitung kerugian keuangan negara, BPKP melakukan prosedur audit di antaranya, melakukan analisis dan evaluasi atas data dan dokumen, klarifikasi kepada para pihak terkait, dan observasi fisik bersama tim ahli BRIN dan penyidik ke beberapa lokasi. 

"Selain itu juga mempelajari dan menggunakan pendapat ahli pengadaan barang dan jasa LKPP, ahli lingkungan dari IPB, dan ahli keuangan negara," terang Ateh.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, proses penyidikan telah selesai dilakukan dan telah diserahkan ke Direktur Penuntutan. 

(FAY)