AALI
11250
ABBA
74
ABDA
6500
ABMM
750
ACES
1525
ACST
380
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1385
ADMF
8525
ADMG
177
ADRO
1180
AGAR
412
AGII
1360
AGRO
1355
AGRO-R
0
AGRS
358
AHAP
62
AIMS
138
AIMS-W
0
AISA
310
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
494
AKRA
3370
AKSI
735
ALDO
450
ALKA
232
ALMI
262
ALTO
344
Market Watch
Last updated : 2021/02/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
503.52
-0.74%
-3.78
IHSG
6241.80
-0.76%
-47.85
LQ45
944.75
-0.82%
-7.79
HSI
28980.21
-3.64%
-1093.96
N225
28966.01
-3.99%
-1202.26
NYSE
0.00
-100%
-15539.42
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,262
Emas
808,747 / gram

Eks Direktur: Jangan Seolah-olah Bumiputera Itu Brengsek!

ECONOMIA
Selasa, 16 Februari 2021 20:00 WIB
Dia meminta agar semua kasus dipilah agar semua masalah menjadi terang.
Eks Direktur: Jangan Seolah-olah Bumiputera Itu Brengsek! (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Mantan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) AJB Bumiputera 1912, Ana Mustamin, meminta masyarakat dan aparat tidak serta merta menyalahkan berkas perusahaan tempatnya bekerja itu. Dia meminta agar semua kasus dipilah agar semua masalah menjadi terang.

"Setiap kasus sebaiknya dibuka secara terang benderang. Kesalahan apa yang dibuat, prosedur yang keliru, siapa yang terlibat, dan seterusnya. Jangan dijadikan satu adonan. Seolah-olah semua manajemen Bumiputera itu brengsek. Nanti bisa salah alamat menuduh seseorang," ujar Ana saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (16/02/2021).

Dia mengakui semua perusahaan asuransi melakukan investasi di pasar modal. Namun dia mengingatkan untuk unrealized loss tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian, karena itu bukan kerugian nyata karena pasar saham terus bergerak.

"Kecuali ada tindakan yang dengan sengaja memindahkan portofolio ke saham-saham gorengan yang kinerjanya selama ini tidak jelas. Nah itu baru tindakan yang perlu dipersoalkan," ujarnya.

Menurutnya Bumiputera belum lama menjual pruduk yang dikaitkan investasi. Secara jumlahnya juga tidak signifikan dibandingkan keseluruhan portofolio produk. "Jadi kasus BP berbeda dengan Jiwasraya dan perusahaan lainnya," katanya.

Menurutnya, masalah Bumiputera lebih kompleks dari sekadar persoalan investasi. Karena itu model krisis Bumiputera berbeda dengan krisis yang dialami perusahaan lain seperti Jiwasraya, Asabri, Kresna, dan lainnya.

Menurutnya persoalan Bumiputera adalah salah 'kiblat' dalam pengelolaan perusahaan. Satu abad lebih Bumiputera tidak punya regulasi di tingkat negara. Ini membuat orang punya tafsir yang berbeda-beda untuk sebuah perusahaan mutual dikelola.

Dia mengaku banyak pihak yang melakukan intervensi ke dalam karena seolah-olah perusahaan tidak ada yang punya. Sedangkan BPA atau representasi pemegang polis punya kekuasaan yang tidak terbatas.

"Karena tidak ada aturan negara yang lebih tinggi dari Anggaran Dasar, namun sejatinya itu dibuat dan bisa diamandemen oleh BPA sendiri. Ini semua membuka peluang mismanajemen," katanya.

Saat ini, Bumiputera terdapat komisaris yang turut merangkap sebagai direksi. Mereka adalah Nurhasanah yang merangkap posisi di BPA dan Komisaris Utama, berikutnya Zainal Abidin selaku Komisaris Independen dan Plt Direktur Utama. Kemudian Erwin Situmorang selaku Komisaris Independen dan Plt Direktur Keuangan dan Investasi, serta Direktur Teknik.

Sementara pengurus menggunakan dalih bahwa aturan PP No.87/2019 tidak mengikat setelah terbit Keputusan MK. Sehingga dimunculkan arah Bumiputera kembali mengacu ke Anggaran Dasar.

Sementara itu pengamat asuransi, Diding S Anwar, mengingatkan dalam anggaran dasar mengatur jumlah BPA yaitu 11 orang mewakili 11 Wilayah Pemilihan dan pelaksanaannya harus dengan mekanisme Pemilu. Untuk jumlah Direksi minimal 3 orang dan salah satunya Direktur Utama, kemudian di posisi Dewan Komisaris minimal 3 orang, dan salah satunya Komisaris Utama.

"Bumiputera adalah Badan Hukum di Negara Hukum. Perusahaan ini milik rakyat yaitu Pemilik Polis. Seluruh uang mereka harus dipertanggungjawabkan," ujar Diding. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD