AALI
8525
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1480
ACES
1350
ACST
250
ACST-R
0
ADES
2940
ADHI
880
ADMF
7675
ADMG
220
ADRO
1335
AGAR
370
AGII
1300
AGRO
2390
AGRO-R
0
AGRS
254
AHAP
63
AIMS
344
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3880
AKSI
430
ALDO
720
ALKA
238
ALMI
242
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/09/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
459.02
0.03%
+0.16
IHSG
6133.25
0.38%
+23.30
LQ45
862.44
-0.03%
-0.26
HSI
24920.76
1.03%
+252.91
N225
30500.05
0.58%
+176.71
NYSE
16576.77
-0.3%
-50.11
Kurs
HKD/IDR 1,825
USD/IDR 14,220
Emas
805,205 / gram

Atasi Pinjol Ilegal, Begini yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah

ECONOMICS
Muhammad Yan Yusuf
Rabu, 15 September 2021 18:39 WIB
Proses cepat dengan plafon pinjaman yang kecil membuat pinjol atau fintech p2p lending diminati masyarakat. 
Financial Technologi / Fintech (ilustrasi)

IDXChannel - Bahaya pinjol ilegal semakin hari kian memprihatinkan. Proses cepat dengan plafon pinjaman yang kecil membuat pinjol atau fintech p2p lending diminati masyarakat. 

Namun disisi lain, kemudahan itu seringkali menjadi jebakan bagi masyarakat untuk meminjam. Tanpa didasari kebutuhan, pinjol kemudian seringkali menjadi masalah di kemudian hari.

Tak hanya itu banyaknya PHK karena pandemi, kebutuhan sekolah anak tidak bisa dihentikan, biaya kebutuhan pokok, sampai biaya renovasi rumah akhirnya melihat pinjol ini jadi opsi pertama. Kondisi ini didudukung dengan literasi yang minim dari pemerintah.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira Adhinegara mengakui saat ini manfaat pinjol atau Fintech P2P Lending cukup banyak mulai dari memberikan pinjaman dengan proses yang cepat.

Salah satunya, plafon pinjaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan bahkan ada pinjaman mulai dari Rp 15.000 disetujui untuk pembelian pulsa telepon.

"Dan sebagian pinjaman usaha produktif hanya cukup melampirkan bukti invoice atau tanpa agunan apapun, sementara pinjaman konsumsi menggunakan personal guarantee (jaminan pribadi)," kata Bhima, Selasa (14/9/2021).

Selain itu, manfaat lain teknologi yang digunakan oleh Fintech P2P lending merupakan hal baru yang bisa diterapkan di lembaga keuangan lain, misalnya credit rating menggunakan AI dan Big Data sehingga akurasi informasi calon debitur dan tingkat pengembalian pinjaman dapat ditingkatkan.

Karena itu, Bhima kemudian mengungkapkan pinjol yang legal memberikan manfaat bagi ekonomi berupa penciptaan tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan sektor usaha yang diberikan pinjaman, sampai meningkatkan profesi baru seperti AI specialist, apps developer, UX designer dsb.

"Tenaga kerja di jasa pendukung informasi telekomunikasi (paket data, broadband internet, penjualan gadget) juga meningkat karena kehadiran pemanfaatan pinjol," tambah Bhima.

Meski demikian, kondisi itu justru berbanding terbalik dengan pinjol ilegal. Bungan yang sangat besar dan tinggi hingga mencapai 300 persen dari pokok pinjaman menjadi beban tersendiri bagi masyarakat.

"Itu sangat tidak adil, dan manusiawi. Kemudian pinjol ilegal bermain dengan pemberian denda keterlambatan yang tidak masuk akal, denda dengan bunga bisa lebih tinggi denda," tambahnya.

Melihat kondisi ini, Bhima menyakini hal itu masuk dalam kategori teror ekonomi. Terlebih beberapa pinjol ilegal yang ada saat ini tidak terdaftar dan tak berijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itulah, pengawasannya sangatlah sulit.

Termasuk dalam prakteknya, Pinjol ilegal seringkali membocorkan data peminjam, bahkan dengan pemerasan dan penggunaan kekerasan dalam penagihan.

Bhima juga mengungkapkan upaya pemerintah dalam memberantas pinjol ilegal juga sangat sulit, terlebih saat ini banyak server pinjol ilegal diluar negeri. "Ketika diblokir, dengan mudah si pinjol ini membuat marketing baru, atau aplikasi dan website yang baru," tuturnya.

Melihat kondisi ini, tak hayal pemerintah selalu kalah dengan pinjol ilegal. Terlebih saat ini terdapat kekosongan hukum karena tidak adanya UU Fintech, atau UU perlindungan data pribadi, sehingga sulit sekali mempindanakan pinjol ilegal.

Sekalipun saat ini edukasi ke masyarakat soal bahaya pinjol ilegal gencar dilakukan pemerintah. Namun hal itu belum berdampak efektif, masyarakat cenderung mencari cara instan untuk mendapatkan itu.

"Contohnya, masyarakat harus bisa membandingkan tingkat bunga pinjaman yang wajar, bisa cek suku bunga KTA (kredit tanpa agunan) di bank lewat website," katanya.

Selain menggunakan bank yang tanpa kredit agunan, Bhima juga menyarankan masyarakat bisa meminjam melalui koperasi simpan pinjam terdekat, seperti BPR misalnya.
"Jadi usahakan untuk mencari dulu pinjaman di lembaga keuangan yang formal," jelasnya.

Disisi lain pemerintah, kata Bhima, juga terus melakukan upaya pengawasan salah satunya mengembangkan kecerdasan buatan atau AI. Cara itu nantinya digunakan untuk melakukan blokir aplikasi pinjol ilegal secara cepat.

Sehingga deteksi dini ketika ada website yang mencurigakan dan mengarah pada praktik pinjol ilegal bisa dilakukan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar OJK bisa memperkuat kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk blokir nomor telepon yang dijadikan sebagai sarana pemasaran pinjol.

"UU Fintech dan UU Perlindungan data pribadi mendesak segera disahkan, khususnya yang mengatur pasal pidana pelanggaran pemanfaatan data pribadi," tambahnya.

Sementara untuk pinjol yang legal pihaknya mendiskusikan perlu dilakukan interest rate cap atau batas bunga pinjaman yang maksimum meskipun Fintech P2P berbeda dari perbankan.

"Tapi memungkinkan ada pengecualian untuk mengatur tingkat bunga agar tidak terlalu memberatkan borrower," tambahnya.  

Kemudian untuk fintech P2P yang terdaftar di OJK sebaiknya diperketat, sehingga jumlah Fintech lebih kecil dengan demikian pengawasan bisa lebih mudah. Selain itu,  mendorong fintech legal, Bhima menyarankan fokus pada pemberian kredit usaha produktif bukan kredit yang sifatnya konsumtif.

Tak hanya itu, Fintech juga disarankan memperbanyak kerjasama dengan perusahaan asuransi kredit agar pengawasan lebih ketat bukan hanya dari sisi regulator tapi juga pihak asuransi kredit. Sehingga memberikan rasa aman bagi pihak lender yang memberikan dana melalui platform Fintech P2P.

Meskidemikian, Bhima mengungkapkan banyak pinjol karena banyak faktor, salah satunya rasio kredit perbankan terhadap PDB yang terlalu rendah. Ia kemudian memaparkan data dari Bank Dunia terakhir Indonesia sendiri belum memanfaatkan akses pembiayaan yang merata dari lembaga perbankan.

"Indonesia 38,7 persen, Malaysia 134 persen, Thailand 160,3 persen, Singapura 132 persen," katanya. (NDA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD