AALI
9275
ABBA
282
ABDA
0
ABMM
2420
ACES
730
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
810
ADMF
8150
ADMG
176
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
114
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1150
AKSI
272
ALDO
750
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
545.57
0.75%
+4.08
IHSG
7172.49
0.55%
+39.04
LQ45
1023.76
0.73%
+7.40
HSI
19730.90
-0.96%
-191.55
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
15734.11
-0.71%
-112.68
Kurs
HKD/IDR 180
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Didatangi DPRD Jateng, Kemnaker Minta Daerah Patuhi UMP Sesuai Aturan

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Sabtu, 08 Januari 2022 15:56 WIB
Kemnaker menegaskan putusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mulai berlaku pada 2022 bersifat tetap dan harus dilaksanakan.
Ilustrasi UMP
Ilustrasi UMP

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan putusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mulai berlaku pada 2022 bersifat tetap dan harus dilaksanakan untuk semua daerah.    

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap saat menerima audiensi Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berkonsultasi tentang Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Jawa Tengah. 

Dalam audiensi ini, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah diterima langsung oleh Chairul Fadhly Harahap, Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Darmawansyah, dan Kepala Biro Hukum Reni Mursidayanti. 

"Kami sangat mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Tengah atas penetapan UMP berdasarkan PP nomor 36 Tahun 2021," ujar Chairul, Sabtu (8/1/2022).

Kemnaker memang mewajibkan semua kepala daerah agar mematuhi PP Nomor 36/2021. Pasalnya beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022. 

Meski UU Cipta Kerja saat ini berstatus Inkonstitusional Bersyarat berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK), namun keputusan pengupahan yang ditetapkan pemerintah pusat harus dipatuhi. 

Chairul mengatakan, Kemnaker menaruh perhatian penuh atas keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 

Sementara terkait Raperda Ketenagakerjaan, lanjut Chairul, ada substansi dari 9 Lompatan Kemnaker yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dapat dimasukan dalam usulan Perda. 

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Hamid, menyebut pihaknya tetap berpegang pada Inmendagri Nomor 68 Tahun 2021 untuk dapat melaksanakan keputusan MK terkait UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 

"Kami siap selama setahun ini untuk bisa menyelesaikan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Jawa Tengah," kata Abdul Hamid.

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD