Tangguh Yudha
Dia menegaskan, praktik pungutan liar, penyelundupan, under-invoicing, hingga perizinan berbelit menjadi hambatan serius bagi dunia usaha yang taat aturan. Artinya, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, ujar Anindya, Kadin mendukung agenda industrialisasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk negara lain, tetapi harus mampu menjadi negara produsen dengan industri bernilai tambah yang kuat.
“Kita harus memperkuat industri nasional. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus mampu memproduksi barang bernilai tambah, memperkuat merek nasional, dan membuka lapangan kerja berkualitas,” katanya.
Anindya juga menyatakan Kadin siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat investasi, hilirisasi, penguatan UMKM, dan pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kadin siap mendukung agar program-program besar pemerintah tidak hanya menjadi belanja negara, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat. MBG, Kopdes, desa nelayan, pangan, dan energi harus memberi multiplier effect bagi UMKM, petani, nelayan, dan industri nasional,” ujarnya.
(Dhera Arizona)
