taufan sukma
IDXChannel - Kebijakan pemerintah yang menyetujui revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 26/2021 tentang Pembengkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap kembali diapresiasi.
Selama ini, Permen tersebut merupakan aturan main yang menjadi dasar untuk penggunaan PLTA Atap di dalam negeri. Revisi dilakukan dengan menghapus skema jual-beli daya listrik yang dihasilkan dari penggunaan PLTS Atap.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, langkah revisi sekaligus penghapusan praktik jual-beli daya listrik dari penggunaan PLTS Atap tersebut mampu menghindarkan negara dari berbagai bentuk kerugian secara masif.
Penilaian tersebut didasarkan Agus pada kondisi dan praktik sejenis yang sebelumnya juga telah terjadi di Vietnam.
"Jika aturan tersebut tidak direvisi, maka keuangan negara akan terbebani. Contoh di Vietnam, gara-gara tidak berjalan lancar dan merugikan, negara tersebut menyetop PLTS Atap mulai 2021 hingga 2030," ujar Agus, Kamis (15/2/2024).
Menurut Agus, keuangan negara akan tergerus saat negara harus membeli listrik dari PLTS atap.
"Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, negara tidak jadi buntung karena skema jual beli-listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara telah dihapus," tutur Agus.
Agus menjelaskan, Indonesia harus banyak belajar dari Vietnam yang APBN-nya sempat tergerus akibat penerapan PLTS Atap. Saat itu, Vietnam sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang gencar memakai PLTS atap akhirnya membatalkan regulasinya sendiri.
Diketahui, di Vietnam, selama kurun waktu satu tahun saja, yaitu periode 2019–2020, terjadi penambahan kapasitas hampir 8 GW untuk PV Rooftop dan hampir 8 GW untuk solar farm.
Namun, hal tersebut meninggalkan persoalan baru bagi sistem kelistrikan Vietnam. Akhirnya Vietnam Electricity/EVN selaku offtaker harus menanggung pil pahit itu.
Perlu digaris bawahi, Agus menegaskan, persetujuan Pemerintah terkait dengan PLTS Atap itu menyelesaikan banyak masalah. “Terutama jual beli listrik hasil dari kelebihan pemasangan PLTS Atap oleh negara,” ungkap Agus.
Pada aturan sebelumnya, dikatakan Agus, negara akan banyak menanggung kerugian akibat harus mengompensasi kelebihan penggunaan listrik dari PLTS Atap, terutama yang dipasang di rumah-rumah.
"Itu kan nggak bener," keluh Agus.
Untuk itu, Agus berharap revisi aturan yang telah disetujui oleh Pemerintah segera diundangkan untuk mengantisipasi risiko kerugian negara.
"Langkah ini penting agar negara tidak rugi," urai Agus.
Selain berbagai masalah itu, Agus meyakini intermintensi atau ketergantungan terhadap cuaca diakui menjadi salah satu kelemahan pembangkit listrik dari tenaga surya.
Dengan demikian, kondisi ini mengganggu keandalan listrik sehingga kualitas layanan kepada masyarakat jadi tidak maksimal.
Agus menilai pembangunan dan pengembangan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan harus berlangsung tanpa membawa dampak yang berat untuk masyarakat dan negara.
"Pada COP28 terakhir di Dubai, bahkan saya juga belum melihat negara maju serius menjalankan transisi energi ke EBT. Uni Eropa saja menyalakan lagi pembangkit listrik batu bara saat Rusia menyetop gas,” pungkas Agus. (TSA)
