Dhera Arizona Pratiwi
Menurutnya, faktor utama pelemahan penerimaan negara pada tahun lalu lebih disebabkan oleh normalisasi harga komoditas global, bukan karena lemahnya tata kelola fiskal.
“Defisit APBN masih dalam koridor yang aman dan terkelola. Ini bukan sinyal krisis fiskal, melainkan respons kebijakan yang wajar di tengah siklus ekonomi saat ini,” katanya.
Fithra menambahkan, kebijakan anggaran ekspansif tersebut justru relevan karena pemerintah perlu menggunakan instrumen fiskalnya untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Langkah itu terlihat dari paket stimulus pemerintah tahun lalu yang berfokus pada perbaikan daya beli masyarakat dan perlindungan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah menyalurkan anggaran sebesar Rp110,7 triliun untuk berbagai stimulus ekonomi, yang mencakup diskon tarif listrik, dukungan pembiayaan bagi industri padat karya, bantuan pangan, hingga diskon transportasi.
