Tangguh Yudha
Maruarar juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi penerima. Sehingga, program ini nantinya akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
“Kami menyadari tantangan dalam menentukan prioritas penerima, karena pasti akan ada lebih banyak permintaan daripada unit yang tersedia. Maka kami ingin pastikan seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan dukungannya atas penyediaan rumah subsidi bagi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, program ini juga menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Menteri PKP tadi sampaikan Pak Prabowo langsung yang kemudian memberi atensi profesi wartawan juga perlu dilibatkan dalam program rumah subsidi ini. Tentu untuk mendukung kerja-kerja demokrasi, kerja-kerja sebagai pilar keempat, jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya,” katanya.
“Profesi ini tidak hanya penting, tapi juga esensial dalam menjaga ruang demokrasi. Kesejahteraan wartawan harus menjadi bagian dari agenda strategis negara. Bukan hanya sekadar bentuk simpati, tapi melalui tindakan nyata yang bisa langsung dirasakan,” ujar Meutya.
(Dhera Arizona)
