KPK Tetapkan Delapan Tersangka dari Kemnaker di Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi TKA 

IDXChannel - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Para tersangka merupakan pegawai Kemnaker pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta).

Baca Juga:

Kasus Kemnaker, KPK Sita 13 Kendaraan

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menyebut kedelapan orang tersebut berinisial SH, HYT, WP, DA, GW, PCW, JS, dan AE.

Baca Juga:

Usut Kasus Dugaan Gratifikasi, KPK Panggil Dua Mantan Dirjen Binapenta Kemnaker

1. SH (Suhartono), selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023.

2. HYT (Haryanto), selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019- 2024 kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024-2025.

3. WP (Wisnu Pramono), selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2017-2019.

4. DA (Devi Angraeni) selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2020-Juli 2024 kemudian diangkat menjadi Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024-2025.

5. GW (Gatot Widiartono), selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2019-2021; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024; serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021-2025.

6.PCW (Putri Citra Wahyoe), selaku Staf pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019-2024.

Baca Juga:

Usut Gratifikasi Kemnaker, KPK Sita Dokumen Usai Periksa Mantan Dirjen Binapenta

7. JS (Jamal Shodiqin), selaku Staf pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019-2024.

8. AE (Alfa Eshad), selaku Staf pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019- 2024

Baca Juga:

KPK: Kerugian Dugaan Pemerasan TKA di Kemnaker Capai Rp53 Miliar

Lebih lanjut, Budi mengatakan para tersangka diduga melakukan pemerasan kepada TKA yang akan kerja di Indonesia. TKA yang hendak bekerja di Indonesia, diketahui harus meminta izin berupa RPTKA yang diterbitkan oleh Dirjen Binapenta Kemnaker.

"Celah pembuatan RPTKA harus ada wawancara, wawancara ini seharusnya setelah ajukan online dan diverifikasi dulu, ketika tidak lengkap akan diberitahukan dan pemberitahuan ini akan berlangsung selama 5 hari," ujar Budi dalam konferensi pers, Kamis (5/6/2025).

Lantas, setelah 5 hari tak ada perbaikan maka RPTKA harus melakukan pengajuan baru. Disitulah para tersangka langsung menghubungi para agen TKA dan melakukan pemerasan uang untuk menerbitkan RPTKA.

"Pemberitahuan tidak online tapi secara pribadi melalui WhatsApp kepada agen, sehingga mereka segera lengkapi, tapi yang enggak kasih uang enggak dikasih tahu udah lengkap atau belum. ini bikin agen datang ke oknum kenapa pengajuan belum ada pemberitahuan," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)