Hafid Fuad
"Hal ini sudah janji aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas tindak pidana yang terjadi di Bumiputera. Petinggi di Bumiputera sudah terbiasa dengan budaya melanggar ketentuan. Penyelesaian klaim polis sudah tidak dapat diprediksi kapan akan terbayar. Sangat lengkap permasalahan di Bumiputera," ujar Ghulam saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (17/02/2021).
Dia membeberkan beberapa kasus besar yang patut dibuka, mulai dari penyalahgunaan investasi di kasus Optima, Sugih Energy, dan investasi lainnya di anak perusahaan. Berikutnya pengeluaran biaya program switching di PT Pusri Palembang, PT Semen Indonesia, PT BSRE, lalu pengeluaran dalam rapat direksi, penanganan kasus Optima, dan lain-lain.
Berikutnya juga ada biaya-biaya BPA, biaya kontrak CMO, bahkan mantan Direksi yang jelas-jelas melanggar Anggaran Dasar diangkat kembali menjadi Staf Ahli oleh Direksi. Kemudian penggelapan aset Perusahaan dengan sistematis dan dugaan tindak pidana lainnya.
Menurutnya, kondisi Bumiputera kini tengah menderita tekanan likuiditas tinggi. Ada begitu banyak tunggakan-tunggakan kewajiban klaim asuransi kepada Pemegang Polis yang jumlahnya hampir mencapai Rp12 triliun, kemudian tunggakan kepada Pekerja yaitu belum terbayarnya sisa gaji selama 3 bulan, Sumbangan Biaya Pendidikan, serta hak-hak normatif lainnya sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB), lalu juga ada tunggakan kepada Pihak Ketiga.
"Jadi sudah seharusnya praktik-praktik demikian dipertanyakan oleh banyak pihak," ungkapnya.
