Dhera Arizona Pratiwi
Kemudian, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksi adanya kenaikan harga 5-10 persen jika pemerintah memberlakukan PPN menjadi 12 persen di 2025.
Ketua Umum terpilih Aprindo periode 2024-2028 Solihin dalam acara konferensi pers Musyawarah Nasional Aprindo ke-VIII, Jakarta, Minggu (17/11/2024), mengatakan, kondisi itu bakal memberatkan pembeli, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan. Sebab, konsumen menjadi aspek utama yang menanggung dampak dari kenaikan 1 persen PPN menjadi 12 persen.
Meski kenaikan PPN menjadi sinyal buruk bagi daya beli masyarakat, Solihin enggan menjelaskan dampak negatif terhadap pasar ritel jika kebijakan itu resmi ditetapkan di awal tahun depan.
Lebih lanjut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengungkapkan, dunia usaha menekankan perlunya kajian dan pertimbangan mendalam mengenai dinamika perekonomian pada 2024, serta proyeksi perekonomian pada 2025 sebagai pertimbangan sebelum implementasi kenaikan tarif PPN 12 persen.
"Untuk itu, Kadin Indonesia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang mungkin muncul akibat kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang," kata Yukki kepada IDX Channel, Jumat (22/11/2024).
Dalam penerapan kebijakan PPN 12 persen, dia menuturkan, pemerintah perlu memitigasi dampak dari kebijakan tersebut, khususnya terhadap penurunan daya beli masyarakat kecil dan menengah serta efeknya terhadap tingkat inflasi.
Terlebih, lanjut Yukki, dengan melihat pada kondisi ketidakpastian ekonomi makro secara global yang mengalami perlambatan dan resesi, maka konsumsi domestik menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
