Jonathan Simanjuntak/MPI
IDXChannel - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membatalkan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Bantargebang, Kota Bekasi. Proyek dengan nilai Rp1,6 triliun itu dibatalkan lantaran berpotensi terjadi korupsi.
Sedianya, Pemkot Bekasi telah menggandeng empat perusahaan dalam proyek ini yaitu EEI, MHE, HDI, dan HXE. Namun, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Gani Muhammad meminta inspektorat mengkaji proyek tersebut sebelum melakukan penetapan pemenang tender.
Sebab, saat itu, Gani baru saja menjadi menjabat sebagai Pj Wali Kota Bekasi. Dirinya saat itu langsung melakukan audiensi ke Kementerian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya bersama-sama melakukan audiensi ke instansi terkait, seperti ke Kementerian dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menko Marves untuk melakukan review lebih dalam terkait proyek ini," ucap Gani, dikutip pada Senin (24/6/2024).
Lebih lanjut, saat itu ditemukan terjadi kesalahan aturan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2022 tentang pemilihan mitra kerja sama pengolahan sampah yang menjadi dasar panitia untuk melaksanakan tender itu. Kemendagri penyebut beleid itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga.
"Maka ada potensi pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang komponen pemberantasan tindak pidana korupsi," kata dia.
Sehingga, pengumuman hasil evaluasi prasyarat teknis sebagai pemenang tender pun dibatalkan. Gani menyebut bakal melakukan persiapan pemilihan ulang agar proyek itu berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang.
"Dengan tidak melakukan penetapan, jadi dibatalkan. Pak Pj Wali Kota sebagai Kepala Daerah tidak melakukan penetapan pemenang. Nanti selanjutnya akan dilakukan revisi terhadap regulasi yang ada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan persiapan pelaksanaan pemilihan ulang," katanya.
(YNA)
